CATATAN PEMILU 2019

CATATAN PEMILU 2019
OLEH DEDY TRIYADI
ANGGOTA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Kontestasi Pilpres
Menjelang senja, jarum jam menunjukan sekitar pukul 16.30 terdengar suara handphone Budi Karya berdering Budi karya yang menjabat Menteri Perhubungan ini, mendapat tugas penting dari Istana. Pada Jumat sore taggal 12 juni 2019, Terdengar suara dari penelpon yaitu Pramono Anung memberikan informasi penting dari Istana, “Siapkan MRT sebagai lokasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada Sabtu tanggal 13 Juni 2019, keduanya akan bertemu di stasiun lebak bulus, lalu naik MRT bersama-sama menuju stasiun Senayan” ujar Mensekab. Rupanya, MRT alias Mass Rapid Transit yang beroperasi menjelang pemunggutan suara itu pada bulan april itu menjadi lokasi penting. MRT sengaja dipilih jadi tempat perjumpaan perdana dua tokoh nasional yang berkompetisi dan kontestasi dalam pemilihan presiden 2019. Pesan penting dari Jokowi yang disampaikan Pramono Anung kepada Menhub Budi Karya adalah pertemuan itu berlangsung senatural mungkin. “Stasiun MRT pun harus tetap dibuka sehingga masyarakat yang hendak menggunakan moda transportasi kereta rel listrik itu dapat menyaksikan peristiwa penting tersebut. “, ujar Budi Karya kepada media saat diwawancara wartawan di kantor Kemenhub, jalan Medan Merdeka Barat hari Senin tanggal 15 Juni 2019.
Stasiun Lebak Bulus pun dipilih jadi titik awal perjumpaan keduanya. Alasanya, penumpang dari stasiun ini masih relatif sepi dibanding dari stasiun Bundaran HI, sehingga pengaturan keamanan dari Paspampres lebih mudah. Dari stasiun Lebak Bulus, Jokowi dan Prabowo tampak berbicang santai seperti dua sahabat yang sudah lama tak bersua. Keduanya terlihat menikmati perjalanan kereta yang menempuh jarak 16 km tersebut. Waktu tempuh sekitar 15 menit ini sangat penting bagi keduanya mencairkan suasana politik yang cukup panas pasca pilpres. Dari pertemuan dua tokoh ini dapat dipetik pembelajaran penting bagi publik terutama pendidik politik bagi rakyat Indonesia. Kompetisi dan kontestasi pemilihan presiden yang membuat dua kubu tercipta antara pendukung 01 dan pendukung 02. Terkadang rivalitas dan persaingan ini menciptakan suhu politik memanas tidak hanya di Tim Kampanye Nasional (TKN 01) maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN 02), media sosial dan dunia maya terbelah menjadi dua poros, bahkan ditengah masyarakat tercipta istilah untuk para pendukung calon presiden masing-masing yaitu kecebong dan kampret. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019 semua perhatian publik tersedot dalam pertarungan sengit kedua capres.
Setelah sampai di stasiun Senayan kedua tokoh nasional ini melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju FX Sudirman untuk santap siang di Restoran Sate Khas Senayan yang menjadi saksi pertemuan bersejarah antara Jokowi dan Prabowo. Mereka memesan rupa-rupa makanan, mulai sate kambing, pecel madiun sampai jajanan pasar tradisional. Alih-alih duduk berhadapan saat bersantap siang, Prabowo dan Jokowi duduk bersebelahan, dengan latar dekor tokoh-tokoh perwayangan yang sarat makna dan simbol-simbol rekonsiliasi. Karakter-karakter perwayangan memang menjadi ornamen desain interior restoran ini. Berderet tokoh wayang dibelakang tempat duduk mereka itu adalah Bagong, Semar, Gareng dan Petruk (para Punawakan) serta Togog dan Bilung yang dalam cerita perwayangan adalah lawan seteru punawakan. Oleh sebab itu restoran ini dipilih menjadi lokasi pertemuan setelah MRT sekaligus lokasi makan siang. Obrolan Jokowi dan Prabowo sepanjang santap siang terlihat hangat dan akrab serta diwarnai senda gurau.
Usai santap siang keduanya mengelar Keterangan Pers di hadapan media yang sudah penuh sesak menanti pernyataan politik dari kedua Tokoh tersebut. Menurut Jokowi Pertemuan ini sebenarnya sudah lama direncanakan tapi karena kesibukan masing-masing sehingga tertunda-tunda dan baru sekarang bisa bertemu. “Pertemuan seorang sahabat, kawan dan saudara yang sebetulnya sudah direncanakan lama tapi karena kesibukan pak Prabowo dan agenda kerja saya, ahmadulillah pada hari ini bisa bertemu dan mencoba MRT, karena saya tahu pak Prabowo belum mencoba MRT”, seloroh Jokowi yang membuka pernyataan perdana. “Setelah kontestasi dan kompetisi Pilpres yang saya sampaikan sangat keras baik diantara kami maupun para pendukung, setelah pilpres selesai sebagai sahabat, kawan kita bisa bersilahturahmi dan bertemu”, lanjut jokwi. “Kita berharap agar para pendukung melakukan hal yang sama karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02, tidak ada lagi cebong dan kampret, yang ada adalah Garuda Pancasila” tegas jokowi. “Mari kita lanjutkan Persatuan Indonesia dalam membangun Indonesia”. tutup Jokowi. Bak gayung bersambut, Prabowo langsung menyampaikan statement yang merespon pernyataan Jokowi. “Hari ini sebagaimana disaksikan, saya dengan pak Jokowi bertemu di MRT dan belum pernah naik MRT dan kita bangga punya MRT”, timpal Prabowo. “Ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya belum ucapkan selamat kepada pak Jokowi setelah ditetapkan KPU, saya ini memegang adat timur yang ekuh pakewuh tata krama, kalo mengucapkan selamat itu langsung tatap muka”, canda Prabowo yang langsung disambut tawa lepas Jokowi dan seluruh media yang hadir. “Karena kita bersahabat dan berkawan, jadi kalo kadang-kadang kita bersaing dan mengkritik itu tuntuntan demokrasi dan politik, tapi setelah berkompetisi dan bertarung dengan keras tapi kita tetap sama-sama anak bangsa, kita patriot dan sama-sama untuk berbuat terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia”. Mendengar statemen kedua tokoh bangsa ini, sangat menyejuk suasana politik yang sebelumnya sangat panas selama Pilpres. Ada pembelajaran dan pendidikan politik bagi demokrasi negeri ini, bahwa nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam konstitusi kita dipegang teguh oleh kedua pemimpin.

Sistem Baru Sainte Lague
Jika kita kilas balik dalam perjalanan pemilu serentak 2019 antara pemilu legislatif dan pemilu presiden banyak hal penting sebagai pembelajaran yang bisa kita catat. Sejak draft RUU dan Naskah Akademik UU No.7 Tahun 2017 dibuat, sudah menimbulkan pro kontra saat dibahas di parlemen.. Draft RUU ini merupakan kodefikasi dari 3 (tiga) Undang-undang yaitu UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, dan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undangan sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak tahun 2019. Dalam pembahasan draft RUU ini memang sudah banyak menimbulkan perdebatan, diantaranya pasal 222 soal ambang batas pencalonan presiden, bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya atau dikenal istilah Presidential Treshold.
Selanjutnya pasal 414 bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penetuan perolehan kursi anggota DPR atau dikenal istilah Parliamentary Thershold, selain itu sistem penghitungan suara atau perolehan kursi pada pemilu 2014 dengan metode Kouta Hare dirubah menjadi metode penghitungan suara Divisor Sante Lague. Jika pada metode kouta hare yang sudah biasa digunakan pada setiap pemilu di indonesia yaitu penentuan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan mengunakan rumus V (vote) dibagi S (seat) atau dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih, (BPP) selanjutnya jumlah perolehan suara partai politik di suatu daerah pemilihan dibagi dengan hasil hitung harga kursi masing-masing partai di dapil tersebut. Sedangkan metode divisor sainte lague berbeda dengan metode kouta hare, metode divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk mencari perolehan kursi masing-masing partai di dapil, Metode ini memiliki Bilangan Pembagi Tetap (BPT) untuk membagi perolehan suara masing-masing partai didapil. Logika yang dipakai adalalah bahwa partai yang memperoleh suara tertinggi dan hasil pembagian diurutkan atau dirangking sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu dapil. Rangking satu hingga urutan kursi terkahir akan di bagi dengan Bilangan Pembagi Tetap (1,3,5,7 dan seterusnya) yang akan mendapat kursi didapil tersebut.

Anomali Coattail Effect
Jika kita mencermati hasil penghitungan suara berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di kota Bandar Lampung, antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legistatif ada yang menarik untuk untuk dikaji dan dibahas.
Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model DB1-PPWP Kpu Kota Bandar Lampung, Pasangan 01 Ir. H. Joko Widodo – Prof Dr (Hc) K.H Ma’ruf Amin mendapat 259,674 suara pasangan 02 H. Prabowo Subianto- H. Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 296.741 suara, Pemenang pilpres di Bandar lampung adalah pasangan 02 dengan selisih 37,067 suara.
Berdasarkan PKPU 14 tahun 2019 tentang perubahan kelima PKPU No.7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaran pemilu 2019 Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota antara tanggal 20 april – 8 mei 2019, namun dikarenakan ada sengketa Peselisahan hasil Prmilihan Umum (PHPU) pada daerah pemilihan (dapil) 2 kecamatan TKP, TKT, TKB dan enggal di internal partai Gerindra antara caleg no.1 atas nama Roy Dwi Suryono mengugat caleg no 2 atas nama Dafryan Anggara, maka rapat pleno KPU Kota tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kota Bandar Lampung tertunda. Proses persidangan MK yang cukup hingga pembacaan putus oleh Majelis pada rabu pukul 11.04 tanggal 7 agustus 2019. Dalam konklusi MK menyatakan berdasarkan penilaian fakta dan hukum permohonan pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD dapil 2 kota Bandar Lampung atas nama Roy Dwi Suryono tidak beralasan menurut hukum. Dalam Amar Putusan No. 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MK menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pasca putusan MK, Kpu Kota mengelar rapat pada tangal 12 agustus 2019 di hotel emersia. Berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bandar Lampung,
NO NOMOR PARTAI NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA PERSENTASE SUARA PEROLEHAN KURSI PERSENTASE KURSI KURSI PIMPINAN

Jika disandingkan data hasil pemilu presiden dengan pemilu legislatif ternyata pilpres dimenangkan oleh 02 sedangkan pileg partai pemenang di kota Bandar Lampung adalah PDIP, sehingga Coattail Effect dari calon presiden 02 tidak berpengaruh terhadap partai pengusungan yaitu Partai Gerindra, PKS dan Partai Berkarya. Istilah Coattail effect atau efek ekor jas biasanya digunakan oleh peneliti dalam menelaah tentang korelasi dari efek pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen (Golder 2006, Hicken & Stoll 2011). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Coattail Effect adalah efek ikutan dari seorang figur atau tokoh yang berkontestasi dalam pilpres, yang kemudian memberikan dampak positif secara electoral, yakni limpahan suara kepada partai-partai pendukungnya. Fenoma semacam ini hadir dalam kondisi dimana seorang kandidat calon presiden sangat popular bahkan elektabilitasnya melebihi partai pengusung. Selain anomali Coattail Effect ada pula yang menarik bahwa 16 partai peserta pemilu 2019 hanya 10 partai yang mendapat kursi di DPRD kota, sedangkan 6 partai tidak mendapat kursi. Bahkan ada satu partai yang tidak lolos ambang batas Parliamentary Thershold ditingkat pusat namun mendapat dua kursi di DPRD Kota Bandar Lampung yaitu perindo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.