Hak Politik Disabilitas Dilindungi UU

BANDAR LAMPUNG – Disabilitas merupakan orang yang memiliki keunikan tersendiri dibanding yang lain. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas pun memiliki hak sama dalam hal apapun, termasuk politik.

Sebagai warga negara, hak disabilitas tertuang dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam BAB III Pasal 5 UU tersebut dijelaskan penyandang disabilitas berhak mendapat keadilan dan perlindungan hukum, termasuk juga politik dan yang lainnya sebagaimana warga negara.

Sementara pada pasal 13 disebutkan penyandang disabilitas berhak memilih dan dipilih. “Hak politiknya dijamin,” kata Akademisi Pendidikan Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Lampung Genesa Vernanda dalam Focus Group Disscussion (FGD) dengan kelompok disabilitas di ruang Mahan Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung, Selasa (16/11/2017) pagi.

Payung hukum penyandang disabilitas pun dikuatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada pasal 61 poin (1) diterangkan penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak sama menyampaikan pendapat. Pada pasal 63 pun dijelaskan penyandang disabilitas berhak berperan aktif dalam pemilu. “Pemerintah wajib memfasilitasi,” kata Genesa.

Genesa menambahkan, kebutuhan disabilitas dalam pemilu pun harus dipenuhi. Untuk disabilitas penglihatan butuh pendamping yang awas. “Kertas suara harus memiliki tulisan braile, atau tulisan timbul,” kata dia.

Sedangkan disabilitas pendengaran harus ada panitia pemilu yang menggunakan bahasa isyarat. Sementara disabilitas intelektual butuh pendamping, fisik-motorik butuh pendamping dan akses TPS yang mudah.

Sebagai akademisi, Genesa pun berharap perguruan tinggi mampu memberikan pemahaman tentang keunikan disabilitas dan haknya dalam pemilu. Bersama perguruan tinggi, ia pun ingin merumuskan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas. “Kehadiran perguruan tinggi harus bermanfaat,” kata dia. (ESA)

Leave a Reply