KPU Kabupaten/Kota Jangan Seperti Pemadam Kebakaran!

Bandar Lampung– KPU Kabupaten/Kota jangan seperti pemadam kebakaran, ada masalah baru turun ke lokasi masalah. Menghadapi Pemilu serentak tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk mengendalikan penyelenggara ad hoc, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tujuannya agar penyelenggara Pemilu solid hingga ke tingkat terbawah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono saat membuka rapat koordinasi dalam rangka penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di aula KPU Provinsi setempat, Selasa (06/02/2018).

“KPU Kabupaten/Kota jangan seperti pemadam kebakaran. Bila ada masalah, beramai-ramai turun ke bawah. Ini harus diubah. Saat ini kita harus mengatasi masalah di depan, sebelum masalah itu terjadi. Teman-teman harus memetakan potensi permasalahan yang mungkin terjadi di bawah agar dapat memberikan solusinya sebelum masalah itu benar-benar terjadi,” ujarnya.

Beberapa permasalahan yang melanda penyelenggara Pemilu ad hoc itu potensinya terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu legislatif. Sedangkan dalam pelaksanaan Pilkada, potensi permasalahan relatif lebih kecil. Oleh karena itu, Nanang Trenggono meminta agar KPU Kabupaten/Kota terus melakukan konsolidasi agar penyelenggara Pemilu dari setiap tingkatan menjadi solid.

“Soliditas penyelenggara Pemilu adalah sebuah hal yang wajib. Pada Pemilu tahun 2014 ada 55 orang penyelenggara Pemilu ad hoc yang tersangkut pidana dan mendapat sanksi DKPP. Selain teman-teman mempedomani tahapan, yang lebih penting lagi adalah mengendalikan PPK. KPU Provinsi Lampung juga memperbanyak frekuensi supervisi ke bawah. Itu untuk mewujudkan konsolidasi penyelenggaraan Pemilu yang mantab sekaligus mewujudkan penyelenggara Pemilu yang imparsial,” tegasnya.

Nanang menambahkan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 akan lebih berat lagi. Berdasarkan tahapan, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dijadwalkan berlangsung paling lama empat belas hari. Hal itu sudah menggambarkan bahwa proses penghitungan suara di tahun 2019, dengan anggota PPK yang hanya tiga orang, akan memakan waktu yang lama.

“Saat simulasi di Provinsi Bangka Belitung menjelang Pemilu tahun 2014, proses rekapitulasi di tingkat PPK, empat anggota PPK mendampingi PPS, sementara Ketua PPK memimpin rapat Pleno. Tetapi pada Pemilu 2019 jumlah PPK hanya tiga orang, pasti akan lebih berat,” terangnya.

Senada dengannya, Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan pihaknya menjadwalkan berkantor di PPK setidaknya satu bulan sekali. Hal itu dalam rangka memastikan managerial penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan bias berjalan sesuai dengan SOP.

“Pelaksanaan Pemilu itu adalah persoalan teknis. Kami tidak mau menunggu saja di depan meja, hingga masalah terjadi. Tetapi kami memprioritaskan mendengar permasalahan-permasalah yang terjadi di penyelenggara ad hoc sekaligus memberikan solusi yang cepat dan tepat,” katanya.

Ngabehi Kojay

Leave a Reply