PPK Pileg dan Pilpres 2019 dilantik

Bandar Lampung – Sebanyak 60 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bandar Lampung dilantik dan diambil sumpahnya di Hotel Emersia, Kamis (01/04/2018). Selanjutnya mereka akan bertugas menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri menyampaikan pesan kepada anggotaPPK yang baru dilantik agar menjadi penyelenggara yang kreatif dan inovatif. PPK wajib bersikap netral serta memperlakukan peserta Pemilu secara adil. PPK juga diminta untuk mengendalikan anggota PPS yang menjadi ujung tombak dari penyelenggaraan Pemilu.

“PPK merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, demikian pula dengan PPS. Untuk itu PPK wajib mengendalikan PPS dengan rutin menggelar koordinasi dan supervisi,” ujarnya.

Senada dengannya, Plt. Wali Kota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar meminta PPK untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas dan berkreatifitas karena anggota PPK yang terpilih merupakan pemimpin yang berdiri sendiri. Secara teknis, pihak pemerintah hanya membantu mendorong dan memberikan fasilitas di dalam proses Pileg maupun Pilpres.

“Anda adalah anak bangsa yang berhasil, mau dipimpin berarti berani memimpin. Anda lah yang harus mengatur PPS. Camat dan Lurah hanya berperan untuk memfasilitasi tidak boleh mengintervensi PPK. Saya berharap ada perubahan dari tahun ke tahun agar dapat lebih baik, dan inilah saatnya untuk professional,” tegasnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh seluruh komisioner dan staf KPU Kota Bandar Lampung, Plt. Walikota Bandar Lampung, Unsur Forkopimda, Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung, Camat se-Kota Bandar Lampung. Pengambilan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri. PPK yang sebelumnya terdaftar sebagai PPK Pilgub telah menyerahkan berkas pengunduran diri kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk menghindari rangkap jabatan.

Azma Afina dan Wahyu Nita

Leave a Reply