Yusuf Kohar: Pemkot Siap Fasilitasi demi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Bandar Lampung– Salah satu peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi pelaksanaan Pilgub Lampung Tahun 2018 adalah melakukan pemantauan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Hal ini diimplementasikan melalui penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan menjaga situasi aman serta kondusif bersama TNI/POLRI selama pelaksanaan Pemilu.

Hal itu diungkap oleh Plt. Wali Kota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar saat menjadi salah satu nara sumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) harmonisasi kerja sama antar stakeholder yang diselenggarakan KPU Kota Bandar Lampung di Rumah Makan Garuda, Selasa (21/03/2018) kemarin.

“Menurut aturan sudah jelas, jangan sampai APK ini rusak. Jadi, setiap partai politik juga harus memperhatikan kalau APK-nya rusak boleh diganti. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang mengganggu alat-alat peraga tersebut,” ujarnya.

Yusuf Kohar menambahkan pihak pemerintah akan memberikan fasiltas total untuk memenuhi hak dari warga negara yang telah memenuhi syarat. Selain itu, ia juga berpesan kepada para panitia pelaksanaan pemilu bahwa mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk selalu netral sehingga pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

“Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) punya tanggung jawab. Walaupun usia masih muda, tetapi anda semua sedang menjalankan tugas negara yang mulia. Kalau PPK masih takut atau berada di bawah kendali Camat dan sebagainya, akibatnya pasti akan negatif. Anda tidak sendiri, ada kami bersama dengan TNI dan POLRI yang akan mengawal anda. Saya tegaskan bahwa ASN netral,” paparnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan peserta kampanye adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai pimpinan di lokasi yang ketempatan kampanye, dapat memantau pelaksanaan kampanye namun wajib memperlakukan calon secara setara.

“Anak-anak tidak boleh menjadi peserta kampanye. Sedangkan ASN yang menjabat sebagai lurah atau camat yang wilayahnya ketempatan lokasi kampanye, dapat memantau jalannya kampanye bersama-sama unsur pimpinan kecamatan/kelurahan setempat sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai tuan rumah. Namun yang wajib diperhatikan adalah pemantauan itu haruslah memperlakukan calon secara adil dan setara. Jangan yang dipantau hanya Paslon tertentu saja,” katanya.

Rapat koordinasi harmonisasi stake holder ini dihadiri oleh seluruh komisioner dan staf KPU Kota Bandar Lampung, Plt. Wali Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Kepala Disdukcapil Lota Bandar Lampung, Camat beserta jajarannya dan PPK se-Kota Bandar Lampung. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan dilanjutkan makan siang bersama.

Azma Afina

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.